Monday, March 04, 2013

PARTAI, POLITIK DAN KORUPSI

Umum

Tulisan ini hanyalah sebagai suatu ungkapan yang tersimpan di dalam benak dari seorang yang mencoba dituangkan dengan cara menulis. Penulis menulis tulisan ini bukan ahli bidang partai atau politik tetapi karena senang mengikuti perkembangan percaturan politik di Tanah Air melalui berita. Penulis juga sadar bahwa pertentangan dan permasalahan di dalam berpolitik tidak perlu diperdebatkan, itu sama halnya seperti yang ada di dalam Agama. Bedanya, Agama merupakan manuskrip yang disebut Wahyu tetap yang harus diyakini sedangkan Politik adalah sesuatu kegiatan atau prilaku untuk mengatur masyarakat dalam bernegara yang sulit diprediksi walaupun memiliki aturan main yang tertera di dalam ADART partai yang bermain politik. 

Gambaran Politikus Tanah Air 

Menyimak beberapa pengurus papan atas partai-partai yang terjerat masalah hukum dikarenakan permasalahan korupsi, ini merupakan refleksi buruk para pengurus partai, yang memang sudah becitra buruk di mata masyarakat pada umumnya, baik mereka yang sedang duduk sebagai wakil rakyat, pejabat pemerintah ataupun hanya sebagai pengurus partai saja. 

Peristiwa terakhir adalah pengunduran diri Mentri Pemuda dan Olahraga yang merupakan anggota partai dari jabatannya karena tersangkut masalah korupsi. Kemudian ditahannya oleh KPK salah seorang ketua dari Partai Kedilan Sosial (PKS) karena kasus yang juga disebut korupsi. Lalu yang terakhir adalah pergolakan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat (PD) akhir-akhir ini dapat memberikan banyak pendapat. 

Adalah seorang ketua umum PD, Anas Ubaningrum yang dikenal dengan panggilan Anas sebagai orang yang paling disalahkan karena merosotnya nilai elektabilitas partai PD menurut  hasil survey yang dilakukan oleh suatu badan research Saiful Mujai Reseach & Consulting(SMRC), dimana PD hanya mendapatkan 8,3%  hasil survey dan menempatkan PD pada urutan ke tiga dibawah Partai Golkar dan PDI-P . Pada hal PD merupakan partai pemenang pemilu yang lalu dan Presiden RI sendiri sekarang dijabat oleh bekas pendiri PD yang tidak lain sekarang sebagai ketua kehormatan PD. Banyak anggota dan pengurus PD yang meyakini bahwa Anas lah penyebabnya, yaitu akibat statusnya yang tidak jelas alias menggantung terhadap kasus korupsi pembangunan fasilitas olahraga di Hambalang, sehingga para responden menilai Anas yang sebagai ketua umum PD terlibat pada kasus Hambalang ini yang mengakibatkan terperosoknya nilai elektabilitas PD itu sendiri.

KPK Tampar  Anas dan Dunia Politik

Tuduhan dan kekhawatiran banyak pihak di internal PD akhirnya terbukti dengan ditetapkannya sang Ketua Umum PD oleh KPK sebagai tersangka korupsi proyek Hambalang.  Setelah KPK mengumumkan status Anas sebagai tersangka sebenarnya ini bukan hanya menggambarkan betapa terus bertambahnya pengurus PD yang rendah bermoral, tetapi ini menunjukkan bahwa bagaimana sebenarnya moral para politikus di Tanah Air. Status ini akan menambah daftar panjang para politikus yang tersandung masalah kriminal, baik perdata ataupun pidana. 

Korupsi kemungkinan merupakan kejahatan yang paling banyak diminati oleh politikus Indonesia, kemudian perselingkuhan dan narkoba berada dibawahnya. tidak ada study yang menentukan mengapa semua itu (baca kejahatan) terjadi. Tetapi nampaknya akan ada korelasi antara tujuan seseorang ketika memasuki dunia politik, cara mereka terjun dan jalan mereka menjadi anggota yang berhasil di dalam partai. 

Ketika seseorang sedang tertarik masuk ke dalam dunia politik, seseorang akan menolok ukur dirinya sendiri. Tujuan telah dicanangkan agar menjadi politikus. Kemampuan diri diukur sehingga didapati kelebihan atau kekurangan yang ada pada diri sendiri. Jika seseorang lemah di bidang organisasi maka dia akan mencari suatu organisasi untuk diikuti sehingga dapat meningkatkan kemampuannya. Apabila kekurangan dukungan maka ia akan mencari cara agar dia mendapatkan banyak pendukung, dsb. Tetapi dari semua itu hal yang paling penting didalam dunia politik adalah adanya jumlah pendukung, karena yang akan dinilai dari keberhasilan bagi seorang politilus adalah tergantung dari banyaknya jumlah dukungan publik terhadapnya ketika diadakan pemilihan, bukan jumlah uang yang ia miliki, bukan program kerja yang ia selesaikan, bukan layanan terhadap yang ia wakili dan bukan juga yang lainnya. Di sinilah uniknya. Para politikus sadar betul tentang itu. Politikus mengetahui betul hal yang demikian. Untuk itu para politikus yang dikejar adalah bagaimana caranya agar mendapatkan dukungan dengan jumlah suara sebanyak mungkin. 

Apa Modal Politikus? 

Jika diartikan kata modal berarti kekayaan (baca materi atau non-materi) awal yang harus dimiliki untuk mencapai tujuan, yaitu menjadi seorang politikus. Seorang politikus dikatakan berhasil seperti yang disebutkan di atas adalah apabila ia mampu mendapatkan jumlah pemilih atau dukungan sebanyak mungkin sehingga mampu mendudukkan dia menjadi wakil para pendukungnya baik di Parlemen dan/atau di Pemerintahan sebagai kepala daerah ataupun sebagai presiden. 

Permasalahan yang ada adalah, untuk menentukan modal seorang politikus sesungguhnya tergantung dari sasaran setelah terpilih menjadi wakil yang telah memilihnya. Apakah ia ingin membenahi atau memperbaiki keadaan yang ada sebelum ia terpilih, atau apakan ia ingin mendapatkan keuntungan pribadi, ataukah ia ingin memperpanjang kekuasaan (menunjukkan hegemoni) yang ia atau golongannya capai sebelumnya? Dari sasaran-sasaran itu akan lebih mudah untuk menentukan tentang modal yang harus dibawanya, walaupun tujuan jangka pendeknya yaitu bagaimana agar mendapatkan jumlah suara sebanyak mungkin agar terpilih. Di sini marilah bersama-sama kita ikuti penjelasan berikut ini. 

Politikus Bertujuan Memperbaiki Keadaan 

Untuk politikus yang memiliki tujuan ini akan dapat diturunkan tentang karakter-karakter (utama) yang harus dimiliki sebagai modal agar mencapai tujuannya antara lain; 
  1. Memiliki program yang masuk akal dan dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat yang akan memilihnya;
  2. Menguasai tentang program-program yang ditawarkan kepada pemilih di daerahnya termasuk akibatnya jika program itu gagal (risk assessment); 
  3. Karena tujuannya untuk memperbaiki keadaan yang ada, maka politikus demikian akan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada para pemilih daerahnya apakah program yang ditawarkan diterima atau tidak.
  4. Tidak akan memaksakan diri dengan cara yang melanggar etika pemilihan karena dengan modal ketulusan saja sudah melebihi segalanya. 
  5. Tidak akan mengharapkan materi untuk dirinya sendiri melebihi ketentuan peraturan yang ada apabila ia kelak terpilih menjadi wakil atau pejabat kepala daerah ataupun presiden. 
Politikus Yang Ingin Mendapatkan Keuntungan Pribadi 

Setiap orang yang bekerja pasti dikarenakan ingin mendapatkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Akan tetapi ada dua hal yang patut diperhatikan tentang mendapatkan imbalan ini, yang pertama mendapatkan imbalan yang seharusnya didapat dari hasil kerjanya sesuai aturan yang ada dan disepakai, dan yang ke dua ialah mendapatkan imbalan dari hasil kerja yang ia lakukan melebihi ketentuan dengan jalan melakukan kecurangan baik kecurangan waktu, jumlah kerja ataupun ketidak jujuran yang menyebabkan memperoleh pendapatan yang melebihi dari kerja yang seharusnya.

Politikus demikian akan melakukan hal-hal salah satu atau lebih seperti di bawah ini: 
  1. Bekerja tidak maksimum, artinya bermalas-malasan sehingga produksi atau output kerjanya lebih sedikit jika dibandingkan dengan bekerja secara normal; 
  2. Setiap pekerjaan akan dilaksanakan dengan tujuan utama agar dapat menguntungkan dirinya sendiri secara materi; 
  3. Demi mencapai tujuannya, ia akan melakukan apa saja termasuk hal-hal yang bertentangan dengan etika ataupun hukum dengan harapan jika tujuannya tercapai kelak akan dapat memiliki kesempatan untuk menghasilkan jumlah uang yang lebih besar daripada yang ia habiskan untuk mencapai tujuannya ketika berjuang sebelum terpilih. 
Politikus Yang Ingin Memperpanjang Kekuasaan 

Politikus demikian memiliki tujuan untuk keuntungan pribadi atau golongannya karena hanya untuk mencari kekuasaan saja, maka bisa dikatakan segala cara akan menjadi baik dilakukan demi mencapai tujuannya. Kepanjangan tujuan setelah tujuan utama tercapai adalah masalah berikutnya. 

Ada beberapa kemungkinan mengapa kekuasaan itu perlu diperpanjang baik oleh dirinya atau kelompoknya, a.l: 
  1. Untuk tetap menjaga agar kepentingannya tidak diganggu oleh pihak lain. 
  2. Sasaran yang ditargetkan ketika berkuasa masih belum tercapai sepenuhnya. 
  3. Ketamakan untuk tetap menjadi penguasa, walaupun sebenarnya ia mengetahui bahwa ia seorang yang gagal ketika berkuasa, atau walaupun sebenarnya tujuannya sudah tercapai. 
Politikus tipe ini akan memperjuangkan agar menjadi penguasa dengan cara apapun. Apakah dengan cara yang lunrah atau dengan cara yang melanggar ketentuan, artinya kecurangan.

End

No comments: